Bawang putih yang dijual di pasar tradisional. IDN Times/Vadhia Lidyana Jakarta, IDN Times - Ombudsman meminta pemerintah transparan dalam pemberian rekomendasi dan izin impor bawang putih. Ombudsman sendiri tengah menyoroti dugaan aksi mafia dalam penerbitan izin impor Ombudsman, Yeka Hendra Fatika, mengatakan pihaknya sedang mengawasi kebijakan impor bawang putih karena didasari kasus sebelumnya. Menurut Yeka, berdasarkan jejak digital sekitar tahun lalu, ada penahanan dalam penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura RIPH di Kementerian Pertanian Kementan."Belajar dari situ memang ada dugaan kuat praktik impor lainnya diduga tidak memenuhi prinsip good governance, akuntable, dan transparan. Intinya tidak bisa dipertanggungjawabkan dan prosedurnya tidak jelas," ujar Yeka dikutip dari keterangan resmi, Rabu 7/6/2023. Baca Juga Ini Biang Kerok Mahalnya Harga Bawang Merah dan Putih 1. Kemendag dan Kementan belum penuhi data yang diminta OmbudsmanIDN Times/Hana Adi Perdana Untuk menelusuri kecurigaan prosedur yang tak jelas dalam impor bawang putih, Ombdusman sudah meminta data-data awal ke Kemendag dan Kementan terkait data penerima impor 5 tahun terakhir serta data penerima RIPH dari dua kementerian tersebut belum memberikan datanya sehingga Ombdusman mengumpulkan informasi dari masyarakat untuk mempersiapkan langkah selanjutnya."Ombudsman akan melakukan investigasi terkait tata kelola dalam pelayanan dalam pemberian izin impor baik Kemendag dan Kementan," kata Yeka. Baca Juga Tak Kooperatif dengan Ombudsman, Ketua KPK Bisa Dijemput Paksa Polisi 2. DPR minta pemerintah keluarkan izin impor sesuai peraturanGedung DPR RI IDN Times/Kevin Handoko Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IV DPR, Firman Soebagyo dari Fraksi Golkar mengingatkan pemerintah agar menjalankan kebijakan impor sesuai aturan perundang-undangan yang mengatakan, pemerintah tidak boleh mengistimewakan importir dalam urusan perizinan."Harus ada pemerataan terhadap mereka yang sudah mendapatkan izin impor, ya, diberikan lah," ujar meminta pemerintah dan aparat menindak tegas jika terjadi praktik kongkalingkong dalam izin impor bawang putih.“Kalau memang ada kokalingkong, ya, harus ditindak lah karena tidak fair. Misalnya, importir yang sudah mengajukan izin tapi izinnya tidak dikeluarkan. Lalu, ada misalnya importir izin khusus dipersulit, maka yang importir khusus ini harus mengambil dari importir umum, ini tidak fair," ucap rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Perdagangan Mendag, Zulkifli Hasan Zulhas pada Selasa, 6/6/2023, Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam dari Fraksi PDIP membeberkan, dari 163 izin RIPH yang dikeluarkan pada Februari, sampai hari ini yang baru dikeluarkan 35. Alasannya, karena importir yang ingin mendapatkan izin harus membayar per kilogram kg dari izin yang ingin dikeluarkan.“Kalau kita total dalam 1 tahun ada 500 ribu impor bawang putih, maka ada Rp1,5 triliun uang yang dinikmati mafia impor bawang putih,” ucap Mufti Anam. Baca Juga Polemik Impor KRL, Luhut Masa Sekarang Impor Barang Bekas Lagi 3. Mendag bantah anak buahnya terlibat dalam kasus mafia impor bawang putihMenteri Perdagangan Mendag, Zulkifli Hasan Zulhas. IDN Times/Vadhia Lidyana Menanggapi tudingan itu, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan Zulhas membantah jika ada mafia impor bawang putih di kementeriannya.“Saya jamin anak buah saya di sini gak ada yang main-main begitu," kata ada yang terindikasi ada mafia bawang putih di jajarannya, dia tak segan-segan untuk memprosesnya ke ranah hukum.“Silakan dilaporkan langsung ke kepolisian atau Kejaksaan Agung," ucap Zulhas. Baca Juga Sambangi Kemendag, Peritel Desak Pemerintah Bayar Utang Minyak Goreng